corak 5 rszd

Suatu kali Bung Karno pernah berujar: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Dan hari ini apa yang Bung Besar katakan itu semakin mengemuka dan seakan-akan menjadi kenyataan yang kita hadapi. Konflik sesama masyarakat dari berbagai elemen justru menghiasi wajah bangsa kita. Atas nama perbedaan –tak hanya perbedaan yang terkait dengan isu SARA- kita justru tidak menggalang usaha agar bagaimana caranya dapat menemukan suatu titik temu. Padahal kita telah bersepakat bahwa kebhinekaan adalah prinsip paling mendasar dalam membangun bangsa Indonesia.

Secara sah ia termaktub sebagai semboyan. Dengan menjadi semboyan, tentu fungsinya bertranformasi sebagai pengingat dan semangat yang perlu dihidupi. Oleh para pemikir dan pengusung bangsa kita, kebhinnekaan digali sekaligus disadari sebagai bagian dari hakikat bangsa ini. Sehingga ia tidak bisa dilepaskan dari identitas bangsa kita. Bhinneka sebagai identitas setidaknya mempunyai dua implikasi: pertama, ketika berbicara tentang Indonesia maka fakta bahwa kemajemukan setiap entitas yang mengisi bangsa ini merupakan keniscayaan. Kedua, identitas itu harus dihidupi dan senantiasa dijadikan acuan dalam berefleksi dan dalam bersikap. Karena bila tidak demikian, maka akan terjadi apa yang disebut krisis identitas dan kehilangan jati diri. Secara ekstrim bahkan Arnold Toynbee (dalam Mudji Sutrisno, 2013) memaparkan bahwa ketika identitas dan modal kultural terberangus maka akan terjadi krisis peradaban dalam suatu bangsa.

Menempatkan Kembali Kebhinnekaan

Keberagaman harus disadari sebagai sesuatu yang “biasa”. Sejarah bangsa ini membuktikan bahwa alih-alih menjadi faktor yang memecah belah, keberagaman serta perbedaan justru menjadi alasan yang mengikat berbagai manusia dari beragam latar belakang dalam sebuah entitas bernama Indonesia. Kita bisa ambil satu contoh sebagai bukti bagaimana keberagaman mempersatukan bangsa ini dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, yang akarnya merupakan Bahasa Melayu, disadari sebagai manifestasi “tunggal ika” dalam kehidupan bermasyakarat. Bahasa ini digunakan sebagai penyambung mengingat munculnya kesadaran bahwa antar manusia yang satu dengan yang lain membutuhkan komunikasi, sedangkan masyarakat memiliki bahasa daerahnya masing-masing.

Menjadi sebuah konsekuensi bila keberagaman yang dimiliki oleh bangsa ini lantas menghasilkan suatu dinamika di antara masyarakatnya yang dialektis. Relasi yang dialektis tersebut berarti hubungan yang terjalin diantara masyarakat tidak pernah stagnan. Selalu ada proses tarik menarik diantara berbagai pihak yang terlibat. Proses tersebut bisa mewujud dalam berbagai hal, mulai dari tindakan-tindakan komunikatif hingga yang cukup parah adalah tindakan-tindakan yang bersifat provokatif. Hal tersebut pertama-tama harus dipahami sebagai bagian dari keberagaman yang berproses. Bila proses tarik menarik tersebut mati, maka yang terjadi ialah kondisi yang stagnan dan justru bisa memberangus keberagaman itu sendiri.

Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah bahwasanya ketika kita berbicara tentang kebhinnekaan, maka kita selalu berusaha untuk mencari kondisi yang mengarah kepada stagnansi tersebut. Kita selalu mencari bagaimana keberagaman ini bisa disatukan. Padahal bukan itu semangat “tunggal ika” dalam konjungsinya dengan “bhinneka”. Bagi penulis pribadi, membiarkan proses tarik-menarik tersebut terjadi, justru merupakan hal yang paling tepat. Benih-benih disintegrasi memang senantiasa ada. Kuncinya ada pada bagaimana caranya setiap pihak yang terlibat menyikapi hal tersebut. Dalam konteks merawat kebhinnekaan di Indonesia, kesadaran dan spirit tersebut belum banyak muncul di tengah masyarakat.

Semangat untuk membangun pemahaman antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, melalui diskusi dan musyawarah sangatlah minim. Jalan yang hari ini sepertinya enggan untuk ditempuh mengingat logika waktu pendek sudah menjadi cara pikir yang seakan-akan normal di kalangan banyak orang. Prosedur pemungutan suara yang sangat khas dari demokrasi liberal telah menggantikannya. Segala lini kehidupan kita, dari hal yang terkecil hingga hal yang besar, dijamah oleh logika waktu pendek. Kita lebih memilih berkomunikasi dengan perantarai oleh gawai. Sementara hari ini kita koar-koar mengenai kebhinnekaan, kita lupa bahwa para leluhur bangsa menempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat demi mengakomodir kebhinnekaan dan merumuskannya untuk hajat hidup bersama. Demokrasi Pancasila digagas untuk menjadi formulasi agar keberagaman dapat diakomodir.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwasanya, proses tersebut perlu diakomodir juga dengan adanya ruang-ruang yang menjadi tempat keberagaman itu terus diartikulasikan. Sehingga dari ruang-ruang tersebut, setiap pihak yang terlibat dapat bersama-sama mencari titik temu. Titik temu yang menjadi “irisan” dari setiap lingkaran-lingkaran keberagaman yang saling bersinggungan.

Ruang-ruang tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang besar. Ia dapat ditemukan di meja kantin kampus, di kelas, di pos ronda, di warung kopi, dan di tempat-tempat lain. Mengapa? Karena sejatinya kebhinnekaan dapat kita temukan melalui hal-hal yang sifatnya sangat keseharian seperti keberagaman cara pikir, keberagaman cara tutur, hingga keberagaman perilaku. Ruang-ruang tersebut juga dapat berupa momen yang diadakan atau diagendakan dimana setiap elemen masyarakat dari berbagai kalangan dapat bertemu secara informal. Narasi yang diartikulasikan pun juga tak melulu tentang tinjauan falsafah bhinneka. Ketika fasenya sudah menyentuh bagaimana seseorang memandang dan membagikan kondisi sehari-hari yang ia alami dengan sikap saling mewadahi tanpa ada pretensi untuk memaksakan cara pandangnya, maka usaha merawat kebhinnekaan telah tumbuh di tengah masyarakat. Tak usah hal-hal yang besar. Hal tersebut bisa dimulai lewat pembicaraan tentang selera musik, preferensi film, tim sepakbola favorit, dan hal lain yang serupa. Singkat kata, bahwa setiap elemen dari masyarakat perlu srawung (bergaul) dan meluas.

Selama ini momen-momen serupa simposium, musyawarah, dan sebagainya diselenggarakan terbatas sebagai forum-forum formal yang dihadiri pejabat atau akademisi saja. Hal tersebut agak paradoks mengingat isu dan kasus disintegrasi kerap kali justru bergulir di tingkat akar rumput. Sedangkan selama ini sangat sedikit ruang yang menjadi ajang masyarakat secara langsung dipertemukan untuk saling bersinggungan. Sehingga ruang temu pengelolaan kebhinnekaan perlu digagas secara holistik dan ditilik hingga ke faktor terkecilnya. Perlu tempat atau momen dimana proses saling bertemu dan saling berinteraksi terjadi. Melalui interaksi dan komunikasi kita akan terlibat dalam sebuah proses dimana kita saling berbagi dengan orang lain. Dari saling berbagi itulah, benih-benih pemahaman bisa muncul. Sehingga dalam menghadapi perbedaan, kita tak lagi bersifat reaktif dan justru bersikap solutif. Agar kita juga tak lupa: bahwa yang wajib dari “bhinneka” adalah “tunggal ika”. Semoga.

 

Salam,

Aloysius Bram