corak 8 rszd

 

“For the multiculturalist, white Anglo-Saxon Protestants are prohibited, Italians and Irish get a little respect, blacks are good, native Americans are even better. The further away we go, the more they deserve respect. This is a kind of inverted, patronising respect that puts everyone at a distance.” –  Slavoj Žižek

Kutipan di atas, setidaknya bagi saya, merupakan pengakuan paling jujur sarat kritik tanpa tedeng aling-aling. Membicarakan keberagaman, biasanya, hanya berhenti pada pengakuan ini-itu yang tidak jauh-jauh dari agama, ras, suku, dan etnisitas. Ruang lingkup pembicaraan keberagaman dipersempit pada ranah yang “sakral” dan sensitif. Aku Islam, dia Kristen. Aku Jawa, dia Cina. Aku dan dia berbeda. Lalu apa setelah mulut kita berbusa membicarakannya?

Sudah menjadi rahasia umum bila wacana mengenai keberagaman semakin menemukan panggungnya pasca berakhirnya Orde Baru. Sejak saat itu, masyarakat beramai-ramai mempertanyakan dan atau merayakan perbedaan dalam koridor demokrasi yang baru saja dibuka selebar-lebarnya. Ragam polemik membuntuti kemudian. Adalah perbedaan kepentingan golongan yang saling bertabrakan dalam upayanya agar sampai pada tujuan. Sebab musuh bersama kini semakin sublim, kutipan Bung Karno yang mengatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia selepas masanya akan lebih sulit karena melawan bangsanya sendiri—seperti yang telah dituliskan oleh Aloysius dalam artikel sebelumnya—semakin menunjukkan tajinya.

Keberagaman yang Justru Menjadi Benang Kusut

 Hari ini, katakanlah, Indonesia sedang memasuki masa kegelapannya. Silang-sengkarut kontestasi kepentingan elit terbungkus rapi menggunakan simpul keagamaan maupun etnisitas. Memecah belah entitas yang mudah goyah. Seolah-olah meminggirkan sejarah bahwa dahulu negeri ini pernah bersatu dalam perbedaan untuk memerdekakan bangsa. ‘Bhinneka Tunggal Ika’ kini hanya sebatas semboyan yang terlupakan, sebab memperebutkan tampuk kekuasaan lebih fundamental daripada meneruskan cita-cita berkebangsaan.

Membicarakan multikulturalisme memang tidak jauh-jauh dari identitas. Adalah benar bila identitas setiap individu tidak pernah fix. Dan tidak salah apabila kita mengatakan identitas kedaerahan atau keagamaan di Indonesia saat ini menguat. Perlu dilihat kembali mengapa justru kedua identitas itu yang menguat daripada identitas kebangsaan. Sebab, bila keduanya menguat tetapi tidak kontekstual dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, maka seterusnya Indonesia akan menghidupi sentimen terhadap liyan dan kecarut-marutan ini. Menguatnya identitas keagamaan bisa dilihat dari banyak sisi.

Paradoks nyata terjadi dalam mengartikulasikan terma ‘keberagaman’. Eksesnya malah memunculkan dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Hal ini tidak hanya mengacu pada kuantitas, tetapi pula dapat dilihat dari kualitas atau modal dalam dirinya. Bila berkaca pada ragam kasus—yang akhirnya kita sebut sebagai tindak intoleransi—di mana masyarakat ‘bebas’ berpendapat, berkumpul, dan berserikat berdasar interest atau kepentingan tertentu, menemui senjakalanya bila berhadapan dengan kelompok lain yang berbeda sistem nilainya. Hampir dari kita semua terjebak dalam kantong-kantong yang kita hidupi. Mengamini betul sistem nilai ‘kebenaran’ sesuai yang kita amini. Ia hanya akan menjadi benang kusut dan akan semakin pelik bila tidak segera diuraikan. Syahdan, bagaimana menguraikannya ketika yang paling menarik dilakukan hanyalah mengutuk kegelapan?

Mengurai benang kusut memang tidak mudah. Apalagi bila kekusutan itu semakin disokong oleh hiruk-pikuk pemberitaan yang bukan hanya sebatas koran, televisi, dan radio, tetapi juga termasuk diri kita yang turut berkicau di lini massa. Diakui atau tidak, maraknya cuitan itu menstimulus masyarakat dalam memandang dan bersikap. Dapat kita lihat bagaimana pengaruh pemberitaan media menjelang pilkada DKI tahun 2017 terhadap hubungan sosial masyarakat: isu rasialitas dan agama. Tensi tersebut tidak hanya di Jakarta, tetapi berbagai daerah di luarnya pun juga terdampak. Fenomena ini, bila boleh saya sebut, bagaikan katak dalam tempurung. Polemik dijalankan oleh mereka yang berkepentingan di Jakarta, seakan-akan yang diperdebatkan mampu mendefinisikan Indonesia, padahal tidak.

Atau pada pengepungan asrama mahasiswa Papua ‘Kamasan’ di Kusumanegara, Yogyakarta. Hubungan warga Yogyakarta dengan mahasiswa Papua menjadi jauh dari kata harmonis. Lagi-lagi, ‘bhinneka tunggal ika’ terasa pongah bila realitas yang terjadi justru kontra persatuan dalam keberagaman. Bagaimana mungkin identitas kedaerahan tidak menguat bila yang terjadi adalah hal serupa ini? Dalam kasus ini, perlu diperhatikan pula bagaimana gubernur DIY melayangkan pernyataannya. Sehingga, baik masyarakat Papua yang berdiam di Yogyakarta dengan warga lainnya, ruang singgung antar mereka menjadi menyempit.

Jogja Masa Depan Kebhinnekaan: The Future Is Now!

Tidak perlu menyalahkan orang lain atau media atas silang-sengkarut multikultiralisme hari ini. Tidak perlu pula menyesal atas segala hal yang pernah kita lakukan kaitannya merayakan perbedaan. Lalu apa setelah kita mengetahui bahwa kita berbeda dan merayakannya? Pengakuan saja tidak cukup. Perlu adanya rekognisi antar satu dengan lainnya. Negosiasi terhadapnya akan menambah posisi tawar identitas Indonesia atas multikulturnya. Syahdan, hanya menjadi penantian yang sia-sia bila kita hanya duduk menunggu kapan Indonesia akan bersatu kembali dalam keberagamannya.

Masa depan adalah sekarang. Akan buta arah bila kita tidak menengok ke belakang sesekali. Jangan pernah lupa bahwa Indonesia dibangun oleh sejarah panjang atas perbedaan. Kita bisa memulai menyemaikan kembali benih-benih toleransi terhadap sesama manusia tanpa perlu memperdebatkan latar belakangnya. Mengakui apa yang senyatanya benar, serta tidak mencari-cari kesalahannya berdasar etnisitas atau sistem kepercayaannya, dapat menjadi langkah awal untuk menyiangi gulma yang saat ini tumbuh subur mengitari kebhinnekaan. Selain itu, kita adalah media. Mari, beritakan ikhwal yang sekiranya dapat memupuk persatuan dan mulai mengurangi sinisme terhadap liyan. Serta, berhentilah memistifikasi sistem nilai lembaga yang kita ikuti, dan mengimplementasikan kembali semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Tidak perlu menjadi altruis, cukup berbuat baik kepada sesama.

Tabik!

 

Salam,

Mega Nur.